Jelang UN Online, Diduga Sekolah di Karawang Lakukan Pungli

KARAWANG - Menghadapi masa ujian nasional (UN) seluruh pelajar di Kabupaten Karawang dipaksa untuk bisa menguasai komputer. Pasalnya ujian nasional kali ini bukan lagi menggunakan lembar jawaban secara langsung melainkan mengerjakan UN secara online.

Lebih parahnya para pelajar selain diperas otaknya untuk bisa menguasai Komputer, pelajar juga diperas kantongnya dengan dipungut biyaya setiap siswa Rp1 juta dan pungutan itu dilakukan hampir merata diseluruh sekolah dari tingkat SMA/SMK se_Kabupaten Karawang.

Seperti diungkapkan salah seorang orang tua pelajar di salah satu sekolah SMK  negeri di Karawang, yang namanya minta untuk dirahasiakan membenarkan adanya pungutan kepadanya yang diminta oleh sekolah ditempat anaknya menimba ilmu. "Iya saya dipinta uang oleh pihak sekolah dengan alasan persiapan un online. Masing-masing siswa dipungut Rp1 juta/ siswa khusus klas 3," Terang Sumber Tersebut, kepada Karawang Publik.

Dari informasi yang dihimpun wartawan, aksi pemungutan uang kepada siswa Rp 1 juta dengan alasan persiapan UN online hampir ditingkat SMA/SMK se_Karawang, hampir terjadi diseluruh Pemkab Karawang.

Menanggapi adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dari tingkat SMA/SMK se_Karawang, terkait jelang persiapan UN mendatang. Kabid Kelembagaan Pengadaan Dinas Pendidikan, Andi Laode, mengatakan, menurutnya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada muridnya tidak melanggar aturan dan diperbolehkan. "Boleh saja memungut asalkan ada musyawarah dengan orang tua murid. Karena tidak ada paksaan kalau sudah musyawarah," Ungkap Andi, ketika ditemui diruang kerjanya.

Sementara itu, Pemerhati Pendidikan Kabupaten Karawang, Izzar, mengatakan, ketika pemerintah terkait mencanangkan adanya UN online seharusnya disertai dengan memberikan fasilitasnya kepada setiap sekolah. Sehingga tidak ada lagi  biyaya yang dibebankan kepada siswa atau orang tua murid. "Karena keinginan UN online sendiri bukan keinginan murid, melainkan program pemerintah. Dan setiap program sudah pasti ada anggarannyan," Tegasnya.

Jangan sampai, lanjut Izzar, adanya program baru yang dicanangkan oleh pemerintah terkait, malah dijadikan ajang komoditi oleh para kepala sekolah dan dinas terkait. Ketika permasalahan pemungutan biyaya kepada orang tua murid, tupoksi komite juga dipertanyakan. Karena jangan sampai komite yang seharusnya berada diposisi wakil wali murid, melainkan malah ikut bersama pihak sekolah. "Ketika masih ada pungutan kepada orang tua murid dengan alasan untuk melancarkan program pemerintah, berarti dunia pendidikan di negeri ini terutama Karawang masih bokbrok," Katanya.(wan)